KKP Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pulau-Pulau Kecil

Salah satu isu utama dalam pembangunan pulau-pulau keci saat ini adalah keterbatasan infrastruktur dasar masyarakat. 

Infrastruktur dimaksud termasuk didalamnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masyarakat seperti listrik, air bersih, BBM dan sarana perikanan. Walaupun pemerintah telah melakukan intervensi secara terbatas, namun kebutuhan serta permasalahan di Pulau-Pulau Kecil sangat kompleks dan butuh pendekatan lintas sektor untuk menanganinya. Masalah dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil adalah terkait dengan kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola serta dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut. Oleh karena itu, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan Bekerjasama dengan DFW-Indonesia menyelenggarakan Workshop Nasional Efektifitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Hotel Royal Bogor pada tanggal 27 Februari 2014. Workshop tersebut menghadirkan pembicara dari Kementerian ESDM, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bupati Maluku Barat Daya, Program ICED USAID dan Bappeda Kabupaten Pangkep. Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Ir Rido dalam sambutannya mewakili Dirjen KP3K mengatakan bahwa salah satu terobosan KKP dalam pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil pada tahun ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian ESDM dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sistim Komunal yang berlokasi di 31 PPKT Terluar Berpenduduk. Kementerian ESDM akan membangun infrastruktur PLTS, sementara KKP akan memfasiitasi dukungan daerah, kesiapan masyarakat dan rencana pengelolaan dan pendampingan kelompok masyarakat dalam mengelola PLTS tersebut.

Sementara itu, Bupati Barat Daya, Drs Barnabas Orno pada kesempatan tersebut mengeluhkan kebijakan PT PELNI yang pada tahun ini menghentikan pelayanan angkutan kapal laut milik PELNI dari dan ke Kab MBD. Penghentian ini berdampak pada terhambatnya lalu lintas arus barang, jasa dan orang keluar masuk wilayah ini. Padahal, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki letak yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia karena wilayah lautnya berbatasan langsng dengan negara Timor Leste dan Australia. Secara kultural,  masyarakat Maluku Barat Daya memiliki hubungan dan keterikatan keluarga dengan warga Timor Leste sehingga interaksi ekonomi kerap terjadi di wilayah ini. Selanjutnya, Pemda Pangkep yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Pangkep, Dr Abdul Gaffar mengatakan pentingnya formulasi dan inovasi program pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil dengan memadukan berbagai inisiatif dan program yang sudah berjalan selama ini baik oleh pusat, daerah, donor dan lsm lokal. Guna meningkatkan rasa memiliki dan kemampuan mengelola sumberdaya secara optimal, sebaiknya kelembagaan lokal diperkuat yang ditunjang dengan sistem sosial dan budaya local. Salah satu pendekatan program di Pangkep adalah Program Desa Mandiri yaitu suatu wilayah administratif dimana mampu terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu mengelola sumberdaya alamnya bagi peningkatan kesejahteraanya sehingga menjadi lebih maju. Moh Abdi Suhufan sebagai Koordinator Nasional DFW-Indonesia dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa upaya mendorong pembangunan infrastruktur pulau-pulau kecil merupakan hal yang perlu didukung oleh semua pihak. Walaupun tanggung jawab lebih besar memang merupakan tugas negara tetapi partisipasi semua pihak baik private sector, BUMN maupun NGO sangat penting untuk diwujudkan.

Workshop Nasional ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan menggalang dukungan berbagai pihak terhadap upaya pengelolaan Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil yang yang telah di lakukan oleh Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Workshop ini dihadiri oleh 60 orang peserta antara lain dari Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, BNPP, USAID, Dewan Nasional Perubahan Iklim, ASDP, PT PELNI, IPB, Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA)-Unhas, Pemda Merauke, Pemda Manggarai Barat, Pemda Kota Makasar, Pemda Pangkep dan para fasilitator masyarakat yang akan melakukan pendampingan kelompok pada Pulau-Pulau Kecil Terluar.