Sambutan Wakil Presiden RI Pada Peringatan Hari Nusantara 2013
Palu, 15 Desember 2013
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatulllahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Salam Bahari,
Hari ini, di Pantai Talise yang indah, dengan hamparan teluk dan latar belakang pegunungan yang mempesona, kita kembali berkumpul untuk memperingati sebuah hari yang penting.
Hari yang menandai tonggak sejarah perjuangan Bangsa, yaitu sewaktu Perdana Menteri Djuanda mendeklarasikan kepada dunia bahwa seluruh perairan antar pulau di nusantara adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda ternyata tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, namun juga memberikan arti yang sangat besar bagi negara-negara pulau kecil di dunia sehingga mereka memiliki wilayah kedaulatan di laut.
Kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat-Nya bahwa, melalui perjuangan yang panjang, Indonesia saat ini diakui dunia sebagai negara kepulauan terbesar di bumi ini. Tugas kita sekarang adalah memelihara dan memantapkan warisan hasil perjuangan para pendahulu kita itu.
Tahun lalu peringatan Hari Nusantara diselenggarakan di Labuhan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam peringatan itu saya mengingatkan bahwa perkembangan di bidang politik, keamanan dan ekonomi dunia sangat cair dan dinamis.
Keadaan itu berlanjut sampai sekarang, dan bahkan di sementara tempat perkembangannya semakin mengkhawatirkan. Lihat saja apa yang terjadi di Laut Cina Timur. Sementara Laut Cina Selatan juga tetap berpotensi menimbulkan konflik di waktu-waktu mendatang. Belum lagi, potensi gesekan-gesekan di wilayah perbatasan laut antara kita dengan negara-negara yang berbatasan, terutama yang belum selesai perundingan perbatasannya.
Ini semua mengharuskan kita benar-benar tanggap terhadap perkembangan di sekitar kita dan berfikir serta bertindak cerdas untuk mengamankan posisi NKRI di arena diplomasi dan di lapangan, agar tidak ada celah apapun yang dapat menimbulkan masalah bagi penegakan kedaulatan NKRI.
Untuk itu kuncinya adalah adanya strategi yang jelas yang dimengerti dan ditaati oleh semua instansi, adanya jalur komando yang jelas dan adanya koordinasi informasi yang efektif serta koordinasi respons yang cepat dan tepat oleh semua pihak. Saya berpendapat bahwa perbaikan-perbaikan di semua bidang ini masih perlu dilakukan.
Ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya terjadi di luar sana, tapi juga bisa timbul di dalam wilayah kedaulatan kita sendiri. Kelemahan-kelemahan di bidang penegakan hukum di dalam wilayah kita adalah sumber potensi ancaman kedaulatan kita yang perlu perhatian dan kewaspadaan kita.
Landasan utama dari tegaknya kedaulatan adalah tegaknya hukum di dalam wilayah kedaulatan itu. Apabila masing-masing instansi masih melihat dengan kacamata dan kepentingan instansinya sendiri atau kepentingan yang lebih sempit lagi, apabila Undang-Undang tidak sinkron dan bahkan bertabrakan satu sama lain, apabila tidak ada forum koordinasi yang efektif, maka hampir pasti ada celah-celah aturan dan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk tujuan-tujuan yang dapat mengancam kedaulatan kita di bidang ekonomi, keamanan dan politik. Kedaulatan bisa runtuh dari dalam.
Seperti halnya dengan ancaman dari luar terhadap kedaulatan kita, ancaman dari dalam memerlukan langkah yang mendasar. Dalam hal pemantapan penegakan hukum di wilayah kedaulatan kita, kuncinya adalah sama, yaitu adanya kerangka bersama dan terpadu di bidang penegakan hukum yang dimengerti dan secara konsisten ditaati oleh semua instansi dan adanya mekanisme koordinasi antar instansi yang efektif.
Disinipun masih banyak pekerjaan rumah kita yang harus kita selesaikan. Pekerjaan rumah ini tidak boleh ditunda. Taruhannya terlalu besar, yaitu kedaulatan kita yang bisa runtuh dari dalam.
Saudara-saudara sekalian,
Kita semua mengetahui bahwa kedaulatan suatu bangsa tidak terlepas dari ketahanan ekonominya. Agar berdaulat setiap bangsa harus mengoptimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang diberi karunia limpahan kekayaan alam, namun tidak bisa memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik untuk kemaslahatan dan ketahanan bangsa.
Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan yang luar biasa. Menurut sementara kalangan nilainya diperkirakan mencapai sekitar tiga ribu triliun rupiah per tahun, meliputi sektor perhubungan laut, industri maritim, perikanan, pariwisata bahari, energi dan sumberdaya mineral, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Potensi tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber ketahanan ekonomi bangsa dan sumber kesejahteraan bangsa.
Secara jujur harus kita akui bahwa kita masih belum memanfaatkan dan mengelola potensi itu secara optimal. Selain masalah kelembagaan yang saya sebut tadi, masih ada permasalahan mendasar dalam pembangunan di bidang kelautan yang belum tuntas diatasi. Misalnya paradigma berpikir pembangunan yang sampai sekarang kita pakai masih cenderung berorientasi daratan. Hambatan penting lain adalah bahwa sekarang ini juga belum ada kebijakan dasar kelautan terpadu yang menjadi pedoman dan menjadi payung hukum untuk mengintegrasikan pembangunan di bidang kelautan yang bersifat multisektor. Ego sektoral masih menonjol. Para pelaku pembangunan di bidang kelautan belum bersinergi dengan baik.
Kita juga dapati bahwa kebijakan yang diberlakukan masih tumpang tindih dan masih sering terjadi tarik menarik kewenangan antar instansi terkait. Ini semua adalah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secepatnya apabila kita tidak menginginkan potensi-potensi yang saya sebut tadi lepas dari tangan kita.
Dewan Kelautan Indonesia perlu membuat rumusan kebijakan yang komprehensif dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat dan bernilai ekonomi.
Saudara-saudara sekalian,
Ada sejumlah program dan inisiatif yang sudah berjalan. Tapi semuanya, menurut pandangan saya, masih harus didudukkan secara operasional dalam satu kerangka kebijakan dasar pembangunan kelautan yang terpadu dan saling mengisi.
Kementerian Perikanan dan Kelautan misalnya perlu terus melanjutkan dan meningkatkan budidaya ikan laut (sea farming), menumbuhkan industri pengolahan hasil perikanan dan industri bioteknologi kelautan, serta melakukan pengetatan pengendalian perikanan tangkap di seluruh wilayah Indonesia.
Konsep blue economy yang diwacanakan perlu dijabarkan lebih lanjut. Tujuannya adalah mendorong industri inovatif skala kecil seperti industri perikanan, pariwisata, home industry di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Penerapan konsep blue economy diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Inisiatif kita dalam Coral Triangle Initiative (CTI) juga perlu kita tindaklanjuti. Kawasan segitiga karang itu meliputi Indonesia, Philipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Kepulauan Solomon. Indonesia memiliki luas terumbu karang terbesar di kawasan ini. Inisiatif ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan ekosistem perikanan sehingga mampu mewujudkan tercapainya ketahanan pangan lokal, nasional, regional dan bahkan global.
Pemerintah juga terus mengembangkan potensi wisata bahari di nusantara antara lain dengan mengadakan program Sail Indonesia, Sail Komodo, Sail Bunaken, Sail Wakatobi-Belitong, Sail Banda, Sail Raja Ampat, Sail Darwin-Ambon dan event-event lainnya. Sail yang sudah diselenggarakan diharapkan dapat terus dilanjutkan dan digencarkan promosinya oleh pemerintah daerah setempat sehingga mampu menggerakkan perekonomian lokal.
Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, tentu akan banyak potensi ekonomi lainnya yang bisa tergali. Didukung program pelatihan keterampilan dan kreatifitas bagi para nelayan dan keluarganya, wisata bahari diharapkan dapat menumbuhkan industri ekonomi kreatif di wilayah pesisir sehingga mampu meningkatkan derajat hidup nelayan.
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang ada sekarang harus dilaksanakan secara makin terpadu dan terintegrasi lintas kementerian, sehingga manfaat optimal dapat dirasakan oleh para nelayan.
Pembangunan pelabuhan laut, pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah bagi anak-anak nelayan, pendirian rumah pintar, pembangunan puskesmas, pembangunan pelabuhan ikan, dan fasilitas penunjang lainnya harus dipadukan dan diarahkan secara jelas pada target komunitas nelayan tertentu, sehingga mampu meningkatkan secara nyata taraf hidup nelayan dan keluarganya.
Saudara-saudara sekalian,
Sebelum mengakhiri sambutan saya, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada semua pihak yang sudah ikut menyukseskan acara Hari Nusantara 2013 ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang menjadi tuan rumah yang baik bagi Puncak Peringatan Hari Nusantara 2013 sehingga acara ini berjalan dengan baik dan meriah.
Selamat Hari Nusantara dan Selamat bekerja bagi bangsa.
Terima kasih.
Wassalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wakil Presiden Republik Indonesia
Boediono
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatulllahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Salam Bahari,
Hari ini, di Pantai Talise yang indah, dengan hamparan teluk dan latar belakang pegunungan yang mempesona, kita kembali berkumpul untuk memperingati sebuah hari yang penting.
Hari yang menandai tonggak sejarah perjuangan Bangsa, yaitu sewaktu Perdana Menteri Djuanda mendeklarasikan kepada dunia bahwa seluruh perairan antar pulau di nusantara adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda ternyata tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, namun juga memberikan arti yang sangat besar bagi negara-negara pulau kecil di dunia sehingga mereka memiliki wilayah kedaulatan di laut.
Kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat-Nya bahwa, melalui perjuangan yang panjang, Indonesia saat ini diakui dunia sebagai negara kepulauan terbesar di bumi ini. Tugas kita sekarang adalah memelihara dan memantapkan warisan hasil perjuangan para pendahulu kita itu.
Tahun lalu peringatan Hari Nusantara diselenggarakan di Labuhan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam peringatan itu saya mengingatkan bahwa perkembangan di bidang politik, keamanan dan ekonomi dunia sangat cair dan dinamis.
Keadaan itu berlanjut sampai sekarang, dan bahkan di sementara tempat perkembangannya semakin mengkhawatirkan. Lihat saja apa yang terjadi di Laut Cina Timur. Sementara Laut Cina Selatan juga tetap berpotensi menimbulkan konflik di waktu-waktu mendatang. Belum lagi, potensi gesekan-gesekan di wilayah perbatasan laut antara kita dengan negara-negara yang berbatasan, terutama yang belum selesai perundingan perbatasannya.
Ini semua mengharuskan kita benar-benar tanggap terhadap perkembangan di sekitar kita dan berfikir serta bertindak cerdas untuk mengamankan posisi NKRI di arena diplomasi dan di lapangan, agar tidak ada celah apapun yang dapat menimbulkan masalah bagi penegakan kedaulatan NKRI.
Untuk itu kuncinya adalah adanya strategi yang jelas yang dimengerti dan ditaati oleh semua instansi, adanya jalur komando yang jelas dan adanya koordinasi informasi yang efektif serta koordinasi respons yang cepat dan tepat oleh semua pihak. Saya berpendapat bahwa perbaikan-perbaikan di semua bidang ini masih perlu dilakukan.
Ancaman terhadap kedaulatan tidak hanya terjadi di luar sana, tapi juga bisa timbul di dalam wilayah kedaulatan kita sendiri. Kelemahan-kelemahan di bidang penegakan hukum di dalam wilayah kita adalah sumber potensi ancaman kedaulatan kita yang perlu perhatian dan kewaspadaan kita.
Landasan utama dari tegaknya kedaulatan adalah tegaknya hukum di dalam wilayah kedaulatan itu. Apabila masing-masing instansi masih melihat dengan kacamata dan kepentingan instansinya sendiri atau kepentingan yang lebih sempit lagi, apabila Undang-Undang tidak sinkron dan bahkan bertabrakan satu sama lain, apabila tidak ada forum koordinasi yang efektif, maka hampir pasti ada celah-celah aturan dan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk tujuan-tujuan yang dapat mengancam kedaulatan kita di bidang ekonomi, keamanan dan politik. Kedaulatan bisa runtuh dari dalam.
Seperti halnya dengan ancaman dari luar terhadap kedaulatan kita, ancaman dari dalam memerlukan langkah yang mendasar. Dalam hal pemantapan penegakan hukum di wilayah kedaulatan kita, kuncinya adalah sama, yaitu adanya kerangka bersama dan terpadu di bidang penegakan hukum yang dimengerti dan secara konsisten ditaati oleh semua instansi dan adanya mekanisme koordinasi antar instansi yang efektif.
Disinipun masih banyak pekerjaan rumah kita yang harus kita selesaikan. Pekerjaan rumah ini tidak boleh ditunda. Taruhannya terlalu besar, yaitu kedaulatan kita yang bisa runtuh dari dalam.
Saudara-saudara sekalian,
Kita semua mengetahui bahwa kedaulatan suatu bangsa tidak terlepas dari ketahanan ekonominya. Agar berdaulat setiap bangsa harus mengoptimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang diberi karunia limpahan kekayaan alam, namun tidak bisa memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik untuk kemaslahatan dan ketahanan bangsa.
Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan yang luar biasa. Menurut sementara kalangan nilainya diperkirakan mencapai sekitar tiga ribu triliun rupiah per tahun, meliputi sektor perhubungan laut, industri maritim, perikanan, pariwisata bahari, energi dan sumberdaya mineral, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Potensi tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber ketahanan ekonomi bangsa dan sumber kesejahteraan bangsa.
Secara jujur harus kita akui bahwa kita masih belum memanfaatkan dan mengelola potensi itu secara optimal. Selain masalah kelembagaan yang saya sebut tadi, masih ada permasalahan mendasar dalam pembangunan di bidang kelautan yang belum tuntas diatasi. Misalnya paradigma berpikir pembangunan yang sampai sekarang kita pakai masih cenderung berorientasi daratan. Hambatan penting lain adalah bahwa sekarang ini juga belum ada kebijakan dasar kelautan terpadu yang menjadi pedoman dan menjadi payung hukum untuk mengintegrasikan pembangunan di bidang kelautan yang bersifat multisektor. Ego sektoral masih menonjol. Para pelaku pembangunan di bidang kelautan belum bersinergi dengan baik.
Kita juga dapati bahwa kebijakan yang diberlakukan masih tumpang tindih dan masih sering terjadi tarik menarik kewenangan antar instansi terkait. Ini semua adalah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secepatnya apabila kita tidak menginginkan potensi-potensi yang saya sebut tadi lepas dari tangan kita.
Dewan Kelautan Indonesia perlu membuat rumusan kebijakan yang komprehensif dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat dan bernilai ekonomi.
Saudara-saudara sekalian,
Ada sejumlah program dan inisiatif yang sudah berjalan. Tapi semuanya, menurut pandangan saya, masih harus didudukkan secara operasional dalam satu kerangka kebijakan dasar pembangunan kelautan yang terpadu dan saling mengisi.
Kementerian Perikanan dan Kelautan misalnya perlu terus melanjutkan dan meningkatkan budidaya ikan laut (sea farming), menumbuhkan industri pengolahan hasil perikanan dan industri bioteknologi kelautan, serta melakukan pengetatan pengendalian perikanan tangkap di seluruh wilayah Indonesia.
Konsep blue economy yang diwacanakan perlu dijabarkan lebih lanjut. Tujuannya adalah mendorong industri inovatif skala kecil seperti industri perikanan, pariwisata, home industry di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Penerapan konsep blue economy diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Inisiatif kita dalam Coral Triangle Initiative (CTI) juga perlu kita tindaklanjuti. Kawasan segitiga karang itu meliputi Indonesia, Philipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Kepulauan Solomon. Indonesia memiliki luas terumbu karang terbesar di kawasan ini. Inisiatif ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan ekosistem perikanan sehingga mampu mewujudkan tercapainya ketahanan pangan lokal, nasional, regional dan bahkan global.
Pemerintah juga terus mengembangkan potensi wisata bahari di nusantara antara lain dengan mengadakan program Sail Indonesia, Sail Komodo, Sail Bunaken, Sail Wakatobi-Belitong, Sail Banda, Sail Raja Ampat, Sail Darwin-Ambon dan event-event lainnya. Sail yang sudah diselenggarakan diharapkan dapat terus dilanjutkan dan digencarkan promosinya oleh pemerintah daerah setempat sehingga mampu menggerakkan perekonomian lokal.
Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, tentu akan banyak potensi ekonomi lainnya yang bisa tergali. Didukung program pelatihan keterampilan dan kreatifitas bagi para nelayan dan keluarganya, wisata bahari diharapkan dapat menumbuhkan industri ekonomi kreatif di wilayah pesisir sehingga mampu meningkatkan derajat hidup nelayan.
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang ada sekarang harus dilaksanakan secara makin terpadu dan terintegrasi lintas kementerian, sehingga manfaat optimal dapat dirasakan oleh para nelayan.
Pembangunan pelabuhan laut, pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah bagi anak-anak nelayan, pendirian rumah pintar, pembangunan puskesmas, pembangunan pelabuhan ikan, dan fasilitas penunjang lainnya harus dipadukan dan diarahkan secara jelas pada target komunitas nelayan tertentu, sehingga mampu meningkatkan secara nyata taraf hidup nelayan dan keluarganya.
Saudara-saudara sekalian,
Sebelum mengakhiri sambutan saya, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada semua pihak yang sudah ikut menyukseskan acara Hari Nusantara 2013 ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang menjadi tuan rumah yang baik bagi Puncak Peringatan Hari Nusantara 2013 sehingga acara ini berjalan dengan baik dan meriah.
Selamat Hari Nusantara dan Selamat bekerja bagi bangsa.
Terima kasih.
Wassalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wakil Presiden Republik Indonesia
Boediono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar